Menerka Nasib Kurikulum Merdeka Di Tangan Menteri Mu’ti
Polemik Kurikulum Merdeka
Sejak diangkat sebagai Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah, Abdul Mu’ti langsung di hadapkan pada tantangan besar terkait kurikulum merdeka. Menerka nasib kurikulum merdeka, kebijakan yang telah menjadi sorotan publik ini menghadirkan berbagai perspektif, dari para akademisi hingga orang tua siswa. Masyarakat berharap bahwa dalam beberapa minggu pertama kepemimpinannya, Mu’ti dapat memberikan arah yang jelas mengenai implementasi kurikulum tersebut.
Zonasi dan Kritik dari Tokoh Nasional
Isu zonasi dalam penerapan kurikulum merdeka juga menjadi bahan perdebatan yang hangat. Berbagai pihak, termasuk tokoh-tokoh seperti Jusuf Kalla, menyampaikan kekhawatiran mereka. Kalla menyatakan bahwa penerapan sistem secara serentak di tingkat nasional kurang tepat. Menurutnya, kebijakan ini perlu di adaptasi berdasarkan kebutuhan daerah masing-masing, agar lebih efektif dan berkesinambungan.
Dengarkan Suara Publik dan Pakar
Untuk menjawab tantangan ini, Mu’ti berencana mengumpulkan masukan dari berbagai lapisan masyarakat. Ia ingin mendengar pendapat akademisi, pemerintah daerah, dan publik dalam rangka menghasilkan kebijakan yang lebih inklusif. Dengan mengedepankan dialog, di harapkan berbagai masukan dapat membangun fondasi yang kuat bagi kebijakan pendidikan di Indonesia. Keberhasilan kurikulum merdeka tidak hanya bergantung pada regulasi, tetapi juga pada semangat kolaborasi antar stakeholder.
