Mendikdasmen Tinjau Pelaksanaan SPMB di Jawa Tengah
1. Latar Belakang & Regulasi
-
Mendikdasmen Abdul Mu’ti telah resmi menerbitkan Permendikdasmen Nomor 3 Tahun 2025, mengubah sistem lama PPDB menjadi SPMB yang lebih fleksibel, adil, dan memberi ruang kewenangan lebih luas kepada pemerintah daerah
-
Di Jawa Tengah, Pergub No. 100.3.3.1/135 Tahun 2025 menetapkan pedoman teknis SPMB untuk SMA, SMK, dan SLB—menekankan prinsip objektivitas, transparansi, akuntabilitas, dan anti-diskriminasi
2. Kunjungan Mendikdasmen ke SMA Negeri 1 Mayong, Jepara
Pada 11 Juni 2025, Mendikdasmen Abdul Mu’ti melakukan pemantauan langsung di SMA Negeri 1 Mayong, Jepara. Kegiatan ini mencakup:
-
Pelayanan & verifikasi pendaftaran calon siswa;
-
Dialog langsung dengan operator sekolah dan calon murid serta orang tua;
-
Penyemangatan langsung bagi peserta, termasuk anak berkebutuhan khusus yang mendaftar lewat jalur afirmasi disabilitas
Mu’ti menegaskan dukungannya:
“Semangat, ya. Mudah-mudahan dapat diterima dan sukses.”
3. Pelaksanaan di Tingkat Provinsi
-
SPMB di Jawa Tengah berjalan serentak pada jenjang TK hingga SMP, dengan empat jalur: domisili, afirmasi, prestasi, dan mutasi
-
Konsistensi penerapan di provinsi ditunjang dengan petunjuk teknis, juklak, dan juknis yang telah diterbitkan oleh Pemprov sejak Mei 2025
-
Mutasi jalur prestasi kini menggunakan AKAD (Asesmen Kompetensi Akademik Daerah) sebagai alat kontrol kualitas
4. Peran Pemda dan Posko SPMB
-
Beberapa daerah seperti Blora, Purbalingga, dan Boyolali menandatangani pakta integritas guna menegaskan penerapan SPMB yang adil dan transparan
-
Gubernur Jateng, Ahmad Luthfi, juga turut memantau posko SPMB di Semarang (2 Juni 2025), menangani keluhan orang tua soal data domisili dan NISN, serta melarang praktik “titipan” dan sogokan dalam proses pendaftaran
5. Kesiapan dan Tantangan
-
Menurut Mu’ti, secara nasional kesiapan pelaksanaan SPMB telah lebih dari 85 %, sedangkan di tingkat provinsi sudah hampir 100 %
-
Pelayanan aduan online dibuka untuk memudahkan peserta melaporkan kendala, sejalan dengan prinsip pemeriksaan akuntabel dan keterbukaan
6. Dampak & Harapan
| Aspek | Harapan |
|---|---|
| Sistem & Regulasi | SPMB memastikan distribusi pendidikan yang lebih merata dan berkualitas |
| Transparansi | Pelibatan aparat, pengawas, dan layanan aduan memperkuat kepercayaan publik |
| Pelibatan Daerah | Penyesuaian lokal memaksimalkan efektifitas regulasi pusat |
| Pengawasan | Kehadiran Mendikdasmen dan Gubernur membangun keseriusan dan integritas |
